Selamat Datang Mahasiswa Baru Universitas Diponegoro!

Senin, 08 Agustus 2016 telah dilaksanakan upacara Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Diponegoro tahun ajaran 2016. Selamat datang kami ucapkan kepada Mahasiswa Baru Undip. Dengan usaha kalian mampu memperoleh kesempatan untuk menuntut ilmu di Universitas Diponegoro ini, semoga kesempatan tersebut dapat kalian manfaatkan sebaik-baiknya dan keluar sebagai alumni yang membanggakan almamater, bangsa dan negara!

IMG_0173 IMG_0180 IMG_0183 IMG_0225 IMG_0226 IMG_0231

Menwa Undip turut berperan aktif dalam membantu kelancaran Upacara PMB kali ini. Peran Menwa selain sebagai anggota pengaman juga sebagai tim pelatih Delegasi Maba yang mewakili mahasiswa baru dalam pemasangan jas almamater, penerimaan KTM dan pembacaan sapta prasetya mahasiswa. Pelatihan Delegasi Maba itu sendiri sudah berlangsung sejak sebulan sebelum pelaksanaan upacara PMB tersebut. Serta pemilihan dilakukan dari masa mahasiswa baru melakukan kegiatan Lapor Diri yang berasal dari program Seleksi Nasional Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri.IMG_0211 IMG_0245 IMG_0250 IMG_0260 IMG_0288

Staff I Pengamanan

Widya Castrena Dharma Shidda! Menwa!
Menindaklanjuti kegiatan Gladi Posko yang telah dilaksanakan beberapa hari yang lalu, materi yang telah diperoleh akan kami share. Semoga bermanfaat!

Pada Struktur Organisasi Resimen Mahasiswa Satuan 901/PD Universitas Diponegoro Komandan dan Wadan dibantu dengan enam staff, empat jajaran serta anggota. Lantas apa beda Staff dan Jajaran? Keduanya memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk membantu komandan. Staff membantu dalam hal pelaksanaan, sedangkan jajaran dalam hal pelayanan. Pelayanan yang dimaksud yaitu turut membantu staf dalam konteks pelaksanaan kegiatan. Selain itu setiap staf memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda. Disini akan dijabarkan dari tupoksi masing-masing staf tersebut.

STAFF I PENGAMANAN

Fungsi Umum dari Staff I Pengamanan yaitu :

  • Perkiraan terus menerus
  • Mengajukan saran kepada Komandan
  • Tempa keputusan jadi perintah
  • Sebarkan Perintah
  • Pengawasan

Fungsi Organik dari Staff I Pengamanan yaitu
Penyelidikan
Fungsi ini berkaitan erat dengan pengumpulan informasi yang bertujuan untuk memberikan saran kepada komandan mengenai tindakan yang sebaiknya dilakukan berkaitan dengan masalah tertentu.
Penyelidikan kedalam

  1. Melakukan kegiatan penyelidikan di dalam satuan untuk memperoleh bahan keterangan dan informasi tentang  adanya pelanggaran yang akan ditimbulkan anggota.
  2. Melakukan kegiatan penyelidikan bagi anggota yang melakukan pelanggaran dengan cara melakukan pengusutan guna memperoleh bahan keterangan dan informasi  untuk  penyelesaian selanjutnya sesuai dengan prosedur.
  3. Melakukan penyelidikan di dalam satuan guna cegah dini timbulnya kerugian personel dan materiil.

Penyelidikan keluar

  1. Melakukan penyelidikan di luar satuan guna memperoleh bahan keterangan dan informasi tentang adanya pelanggaran yang akan ditimbulkan oleh anggota satuan.
  2. Melakukan penyelidikan di luar satuan guna memperoleh bahan keterangan dan informasi untuk menyelesaikan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota  yang dilakukan di luar satuan.
  3. Melaksanakan kegiatan penyelidikan di luar satuan guna memperoleh bahan keterangan dan informasi adanya kerawanan yang akan timbul diluar satuan yang mungkin dapat mengancam keamanan satuan.


Pengamanan
Fungsi ini dapat dikatakan untuk menjaga keamanan Satuan, baik dalam bentuk informasi, personil maupun materil.
Pengamanan personel

  1. Mencegah berkembangnya isu negatif disekitar satuan yang dapat merusak kesatuan dan persatuan dengan memberikan penerangan pasukan secara terus menerus kepada seluruh anggota dan keluarganya sesuai informasi yang benar.
  2. Melakukan pencatatan dan pengawasan terhadap para tamu yang masuk kesatriaan guna mencegah pengaruh negatif terhadap seluruh anggota dan keluarganya.
  3. Melaksanakan pemeriksaan dan pengecekan persyaratan administrasi terhadap para calon isteri anggota, dikoordinasikan dengan aparat yang terkait pada saat menyelesaikan administrasi persyaratan pernikahan.
  4. Unsur pimpinan melaksanakan pengawasan melekat terhadap satuan melalui pemeriksaan rutin maupun insidentil.
  5. Menindak tegas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota/personel
  6. Meningkatkan upaya pengamanan personel melalui tindakan:
  7. Meningkatkan fungsi dan peran Provost guna pengawasan terhadap anggota yang di dalam maupun yang di luar satuan.
  8. Memberikan penerangan tata cara berlalu lintas untuk memotivasi kesadaran anggota dan masyarakat dalam berlalu lintas.
  9. Menyelenggarakan penyuluhan terpadu bersama aparat yang terkait tentang Kamtibmas, Hukum dan Bela Negara kepada masyarakat.

Penggalangan
Fungsi ini berguna untuk melakukan pengumpulan sumber daya, baik personil, informasi maupun materil 

Galdi Posko dan Rakerta

Resimen Mahasiswa Satuan 901/PD baru saja melaksanakan agenda Gladi Posko dan Rakerta pada tanggal 20 sampai 22 Maret 2015 kemarin. Kegiatan Gladi Posko merupakan kegiatan yang bertujuan sebagai pelatihan skill staff jajaran dan anggota Menwa Undip untuk merencanakan, dan mengatur suatu kegiatan dalam bentuk simulasi dalam batas waktu singkat tetapi dapat tersusun secara terperinci. 

Gladi posko sendiri dilakasanakan pada tanggal 21 Maret, sedangkan pada hari sebelumnya diadakan pemberian materi mengenai tupoksi masing-masing staff dan jajaran. Pemberian materi dilakukan oleh para anggota Menwa yang telah purna yang pernah menduduki jabatan sesuai materi yang akan disampaikan. Sasarannya tentu untuk para anggota baru Yudha 38 secara khusus dan untuk pemantapan staff jajaran lagi pada umumnya.

Kemudian pada tanggal 22 Maret dilaksanakan agenda Rakerta. Pada saat Rakerta masing-masing staff jajaran melakukan presentasi mengenai rencana program kerja yang telah dibuat. Hal ini selain bertujuan untuk menjelaskan kepada unsur pimpinan berkaitan dengan persetujuan kegiatan, juga untuk memberikan gambaran mengenai kegiatan yang akan dilakasanakan kepada para anggota Yudha 38 yang merupakan anggota baru dalam kepengurusan tahun ini.

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari itu berakhir pada pukul 15.00 dan tentunya diucapan terima kasih banyak kepada pemateri yang telah meluangkan waktu dan membagi ilmunya dalam Gladi Posko, semoga bermanfaat bagi pelaksanaan kegiatan satuan kedepan nya, dan selamat atas program kerja yang telah disusun satu tahun kedepan, semoga dapat berjalan dengan baik. 

Pembaretan Yudha XXXVIII


 “Kita belum hidup dalam sinar bulan purnama, kita masih hidup di masa pancaroba, tetaplah bersemangat elang rajawali “. (Presiden Soekarno, Pidato HUT Proklamasi, 1949)

 Tetaplah bersemangat elang rajawali. Hargai setiap perjuangan yang telah kalian lakukan. Kenakan baret ungu dengan kebanggaan, jadilah generasi yang mulia, berpengetahuan dan terpelajar, seperti falsafahnya.

Selamat bergabung adik-adik Yudha XXXVIII. Mari berproses bersama, mengemban amanah bersama. Hormati seniormu, hargai rekan satu yudhamu dan bimbing adik juniormu kelak. Karena kalianlah yang nantinya akan mengisi posisi-posisi para seniormu, sebagai seorang pemimpin. 

Struktur Organisasi Tahun Anggaran 2015

…Selamat kepada kepengurusan baru tahun anggaran 2015…

Disiplin adalah nafasku

Kesetiaan adalah kebanggaanku

Kehormatan adalah segala-galanya


Struktur Organisasi Menwa Undip Tahun Anggaran 2015
Komandan : Prida Widya Aryani
Wakil Komandan : Aulia Rahmawati
Staff
1. Pengamanan
Kepala Urusan : Ardho Alamsyah
Wakil Urusan : Zelado Adhi Permana
Anggota : Nur Aziz Setiadi
2. Pendidikan dan Latihan
Kepala Urusan :  Rizka Cholif Arrahman
Wakil Urusan : Edwi Azzmi MM
Anggota : Billy Yoka
3. Administrasi Personil
Kepala Urusan : Jacobus William Tengkar 
Wakil Urusan : Erni Wigianti
4. Logistik dan Bendahara
Kepala Urusan : Arina Manasikana
Wakil Urusan : Erlina Wita Murni
5. Hubungan Masyarakat
Kepala Urusan : Ahmad Zhafran Siraj
Wakil Urusan : Titri Anggraini
6. Keputrian
Kepala Urusan : Susanna
Wakil Urusan : Lina Sri Utami
Anggota : Kartini Sianturi
Jajaran
1. Markas Satuan 
Kepala : Wanna Pemuda
Wakil kepala : Ardhana Reswari
2. Kesekertariatan
Kepala : Hanifah Isnan
Wakil kepala : Dian Eka Noviani
3. Provoost 
Kepala : Dessi Wulandari
Wakil kepala : Agustinus Wahyu Wijayanto
Anggota : Chandra Manik, Esti Nuraeni

Makna Baret Ungu

Resimen Mahasiswa Indonesia menggunakan baret ungu. Dalam aplikasinya di lingkungan Menwa, warna ini mempunyai arti :

MULIA
BERPENGETAHUAN
TERPELAJAR


Makna tersebut dihadirkan dalam bentuk baret, yang menunjukkan bahwa segenap wira/yudha dan purna wira / purna yudha haruslah menjunjung tinggi sifat-sifat tersebut.
Warna ini dikenal dalam masa silam peradaban, ketika imperium Romawi menguasai sebagian besar daratan di Bumi. Pada masa itu, warna ungu digunakan oleh para bangsawan, kaum akademis dan filosofis serta kaum terpelajar lain.

Sejarah Resimen Mahasiswa Universitas Diponegoro

Resimen Mahasiswa Satuan 901/PD Universitas Diponegoro berdiri pada tanggal 15 Oktober 1963 (hal ini sesuai dengan pembentukan Menwa Mahadipa), diresmikan oleh Jendral A.H. Nasution (selaku Menhankam). Komandan pertama adalah Madiono (Drs. Madiono SH) dan kemudian digantikan oleh Muladi (Prof. Dr. H. Muladi, SH). Resimen Mahasiswa Universitas Diponegoro adalah yang pertama di Jawa Tengah.

Kemudian pada tahun 1978 dikeluarkan SKB Menhan/Pangab, Mendikbud dan Mendagri Nomor Kep/02/1/1978, 05/a/U/1978, 17 ATahun 1978, ditetapkan sebagai Petunjuk Pelaksana Pembinaan Resimen Mahasiswa. Dengan SKB ini, maka secara nasional organisasi Resimen Mahasiswa mengalami penyeragaman. Untuk Propinsi Jawa Tengah dinamakan “Mahadipa” dengan kode wilayah 9, untuk tingkat perguruan tinggi dengan nama “Pangeran Diponegoro” dengan kode batalyon 01. Sehingga Menwa Undip bernama Menwa Mahadipa Batalyon 901/Pangeran Diponegoro. Saat itu Politeknik Undip merupakan kompi C yang kemudian berdiri sendiri dengan nama Yon 950/Pati Geni setelah Politeknik lepas dari Undip. Seiring dengan perkembangan, SKB tiga Menteri beberapa kali mengalami perubahan dan yang terakhir adalah SKB tiga menteri tahun 2000. Saat ini Menwa Undip bernama Resimen Mahasiswa Satuan 901/PD Universitas Diponegoro.

Sejarah Resimen Mahasiswa Mahadipa

Berdasarkan Surat Keputusan Guberbur Kepala Daerah selaku Kepala Markas Daerah Pertahanan Sipil IX Jawa Tengah Nomor: Skep-Mada/11-2/IV/1977 tanggal 25 April 1977 Resemen Mahasiswa Mahadipa lahir.
Resimen Mahadipa termasuk salah satu yang tertua di antara Resimen Mahasiswa di Indonesia, berdiri pada tanggal 15 Oktober 1963, diresmikan oleh Jenderal TNI A.H. Nasution sebagai Menhankam. Ketika pertama kali dibentuk berdasarkan Skep dan Sprint yang dikeluarkan oleh Panglima Daerah Militer IV/Diponegoro selaku Penguasa Perang Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu:
Surat Keputusan No. Kep. PPD/0040/3/1966 tanggal 15 Maret 1966,
Surat Perintah No. Prin PPD/0080/4/1966 tanggal 29 April 1966 dan
Surat Keputusan No. Kep. PPD/00103/7/1966 tanggal 27 Juli 1966,
Adapun nama yang ditetapkan adalah Mahapurwa.
Dengan demikian, secara lengkap di Jawa Tengah terdapat 5 Resimen, yaitu:
1.  Mahapurwa (Korem 071 : Banyumas-Pekalongan)
2.  Mahakarta (Korem 072 : DI Yogyakarta-Kedu)
3.  Mahamuria (Korem 073 : Semarang-Pati)
4.  Mahasura (Korem 074 : Surakarta )
5.  Mahasemarang (Korem 0733 : Kota Madya Semarang )
Saat didirikan, Resimen Mahapurwa berkekuatan lima Batalyon, yaitu:
1.  Yon Jenderal Soedirman,
2.  Yon Jenderal Gatot Soebroto ,
3.  Yon Jenderal Ahmad Yani ,
4.  Yon Jenderal Soeprapto dan
5.  Yon Baurekso.
Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah selaku Kepala Markas Daerah Pertahanan Sipil IX Jawa Tengah bernomor : Skep-Mada/11-2/IV/1977 tanggal 25 April 1977, semua Resimen yang ada tersebut (5 Resimen) dibentuk kembali dalam satu wadah dan berganti nama menjadi Resimen Mahadipa. Warna baret yang digunakan adalah kuning.
Sampai dengan tanggal 16 April 1978, Komando Menwa Mahadipa telah mampu membentuk enam satuan dalam lingkungan perguruan tinggi negeri, yaitu:
1.  Satuan A / Universitas Diponegoro (Undip) Semarang
2.  Satuan B / Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri Semarang
3.  Satuan C / Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) Semarang
4.  Satuan D / Universitas Jendral Sudirman (Unsoed) Purwokerto
5.  Satuan E / Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta
6.  Satuan F / Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Walisongo Semarang

Sejarah Resimen Mahasiswa Indonesia

Masa Perjuangan Pergerakan Nasional

Sejarah perjuangan pergerakan nasional dimulai sebagai babakan baru dengan lahirnya gerakan “BOEDI OETOMO” pada tanggal 20 Mei 1908 oleh para mahasiswa STOVIA Jakarta. BOEDI OETOMO merupakan wadah pergerakan kebangsaan yang kemudian menentukan perjuangan nasional selanjutnya. Dengan lahirnya gerakan ini, maka terdapat cara dan kesadaran baru dalam kerangka perjuangan bangsa menghadapi kolonial Belanda dengan membentuk organisasi berwawasan nasional. Organisasi ini merupakan salah satu upaya nyata untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan dan selanjutnya terbentuklah berbagai organisasi perjuangan yang lain, seperti Syarikat Dagang Islam, Indische Partij dan lain sebagainya.

Mahasiswa Indonesia di negeri Belanda pada tahun 1908 mendirikan Indische Verenigde (VI) yang berubah menjadi Perkoempoelan Indonesia (PI), kemudian pada tahun 1922 berubah lagi menjadi Perhimpoenan Indonesia (PI). Sejak itu hingga tahun 1924 PI tegas menuntut kemerdekaan Indonesia, hingga pada dekade ini, para pemuda mahasiswa Indonesia yang belajar di luar negeri telah membuka lembaran baru bangsa Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan Indonesia melalui forum luar negeri.

Perhimpoenan Indonesia (PI-1922), Perhimpoenan Peladjar-Peladjar Indonesia (PPPI-1926) dan Pemoeda Indonesia (1927) merupakan organisasi pemuda dan mahasiswa yang memiliki andil besar dalam merintis dan menyelenggarakan Kongres Pemoeda Indonesia tahun 1928, kemudian tercetuslah “Soempah Pemoeda”. Dengan demikian, semangat persatuan dan kesatuan semakin kuat menjadi tekad bagi setiap pemuda Indonesia dalam mencapai cita-cita Indonesia merdeka.

Masa Pendudukan Jepang

Tekanan pemerintah Jepang mengakibatkan aktifitas pemuda dan mahasiswa menjadi terbatas, bahkan menjadikan mereka berjuang di bawah tanah. Sekalipun demikian para pemuda mahasiswa mampu mengorganisir dirinya dengan mengadakan sidang pertemuan pada tanggal 3 Juni 1945 di Jl. Menteng 31 Jakarta, dengan menghasilkan keputusan bahwa pemuda mahasiswa bertekad dan berkeinginan kuat untuk merdeka dengan kesanggupan dan kekuatan sendiri. Keputusan tersebut kemudian dikenal dengan Ikrar Pemoeda 3 Joeni 1945.

Menjelang Jepang terpuruk kalah tanpa syarat dalam Perang Dunia II, untuk memperkuat posisinya di Indonesia, Jepang melatih rakyat dengan latihan kemiliteran. Tidak ketinggalan pemuda, pelajar dan mahasiswa. Pasukan pelajar dan mahasiswa yang dibentuk oleh Jepang disebut dengan “GAKUKOTAI”.

Masa Kemerdekaan

Meskipun kemerdekaan Indonesia telah diproklamirkan, keikutsertaan pemuda dan mahasiswa terus berlanjut dengan perjalanan sejarah TNI. Tanggal 23 Agustus 1945, PPKI membentuk BKR. Di lingkungan pemuda dan mahasiswa dibentuk BKR Pelajar. Setelah mengikuti kebijakan Pemerintah tanggal 5 Oktober 1945, maka diubah menjadi TKR, sedangkan di lingkungan pelajar dan mahasiswa diubah menjadi TKR Pelajar.

Pada tanggal 24 Januari 1946 TKR diubah lagi menjadi TRI. Untuk mengikuti kebijakan Pemerintah ini, pada kesekian kalinya, laskar dan barisan pemuda pelajar dan mahasiswa mengubah namanya. Nama-nama tersebut menjadi bermacam-macam antara lain: TRIP, TP, TGP, MOBPEL dan CM.

Pada tanggal 3 Juni 1946, Presiden RI telah mengambil keputusan baru untuk mengubah TRI menjadi TNI. Keputusan ini dimaksudkan agar dalam satu wilayah negara kesatuan, yaitu tentara nasional hanya mengenal satu komandan. Dengan demikian maka laskar dan barisan pejuang melebur menjadi satu dalam TNI. Sementara itu laskar pelajar dan mahasiswa disatukan dalam wadah yang kemudian dikenal sebagai “Brigade 17/TNI-Tentara Pelajar”. Peleburan badan-badan perjuangan di kalangan pemuda pelajar dan mahasiswa ini merupakan manifestasi dari semangat nilai-nilai persatuan dan kesatuan, kemerdekaan serta cinta tanah air, dalam kadarnya yang lebih tinggi. Semangat berjuang, berkorban dan militansi untuk mencapai cita-cita luhur dan tinggi, merupakan motivasi pemuda pelajar dan mahasiswa yang tidak pernah padam hingga sekarang, yaitu dengan mengisi kemerdekaan melalui pembangunan nasional.



Masa Penegakan Kedaulatan Republik Indonesia

Dengan diakuinya kedaulatan Negara Kesatuan RI sebagai hasil keputusan Konferensi Meja Bundar 27 Desember 1949 di Den Haag, maka perang kemerdekaan yang telah mengorbankan jiwa raga dan penderitaan rakyat berakhir sudah. Karenanya Pemerintah memandang perlu agar para pemuda pelajar dan mahasiswa yang telah ikut berjuang dalam perang kemerdekaan, dapat menentukan masa depannya, yaitu perlu diberi kesempatan untuk melanjutkan tugas pokoknya, “BELAJAR”. Sehingga pada tanggal 31 Januari 1952 Pemerintah melikuidasi dan melakukan demobilisasi Brigade 17/TNI-Tentara Pelajar. Para anggotanya diberi dua pilihan, terus mengabdi sebagai prajurit TNI atau melanjutkan studi.

Kondisi sosial ekonomi dan politik di dalam negeri sebagai akibat dari pengerahan tenaga rakyat dalam perang kemerdekaan, dianggap perlu diatur dan ditetapkan dengan Undang-Undang. Maka dikeluarkanlah UU Nomor 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara. Pada dekade 1950-an, ternyata perjalanan bangsa dan negara ini mengalami banyak ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. Pemberontakan demi pemberontakan terjadi di tengah-tengah perjuangan untuk membangun dirinya. Pemberontakan itu antara lain DI/TII, pemberontakan Kartosuwiryo dan sebagainya. Pemberontakan meminta banyak korban dan penderitaan rakyat banyak. Rakyat tidak bisa hidup dengan tenang, karena situasi tidak aman dan penuh kecemasan.

Memperhatikan kondisi semacam itu, satu tradisi lahir kembali. Para mahasiswa terjun dalam perjuangan bersenjata untuk ikut serta mempertahankan membela NKRI bersama-sama ABRI. Sebagai realisasi pelaksanaan UU Nomor 29 Tahun 1954, diselenggarkan Wajib Latih di kalangan mahasiswa dengan pilot proyek di Bandung pada tanggal 13 Juni 1959, yang kemudian dikenal dengan WALA 59 (Wajib Latih tahun 1959). WALA 59 merupakan batalyon inti mahasiswa yang merupakan cikal bakal Resimen Mahasiswa sekarang ini. Kemudian disusul Batalyon 17 Mei di Kalimantan Selatan. Bermula dari itulah, pada masa demokrasi terpimpin dengan politik konfrontasi dalam hubungan luar negeri, telah menggugah semangat patriotisme dan kebangsaan mahasiswa untuk mengabdi kepada nusa dan bangsa sebagai sukarelawan. Penyelenggaraan pendidikan dan latihan kemiliteran selanjutnya dilaksanakan untuk mempersiapkan mahasiswa sebagai potensi pertahanan dan keamanan negara melalui RINWA (Resimen Induk Mahasiswa), yang selanjutnya namanya berubah menjadi MENWA (Resimen Mahasiswa).



Masa Orde Lama

Persiapan perebutan Irian Barat ditandai dengan upaya-upaya memperkuat kekuatan nasional. Di lingkungan mahasiswa dikeluarkan Keputusan Menteri Keamanan Nasional Nomor: MI/B/00307/61 tentang Latihan Kemiliteran di perguruan tinggi sebagai “Pendahuluan Wajib Latih Mahasiswa”. Dengan dicanangkannya operasi pembebasan Irian Barat pada tanggal 19 Desember 1962, dikenal dengan TRIKORA, maka untuk menindaklanjutinya, Menteri PTIP mengeluarkan Instruksi Nomor 1 Tahun 1962 tentang Pembentukan Korps Sukarelawan di lingkungan Perguruan Tinggi. Berikutnya, kedua keputusan di atas disusul dengan Keputusan Bersama Wampa Hankam dan Menteri PTIP Nomor: M/A/20/1963 tanggal 24 Januari 1963 tentang Pelaksanaan Wajib Latih dan Pembentukan Resimen Mahasiswa di lingkungan Perguruan Tinggi. Pengembangannya dilakukan dalam satuan-satuan Resimen Induk Mahasiswa (RINWA), yang diatur dalam Keputusan Bersama Wampa Hankam dan Menteri PTIP Nomor: 14A/19-20-21/1963 tentang Resimen Induk Mahasiswa.

Tahun 1964 melalui Instruksi Menko Hankam/Kasab Nomor: AB/34046/1964 tanggal 21 April 1964 dilakukan pembentukan Menwa di tiap-tiap Kodam. Hal ini dipertegas dengan Keputusan Bersama Menko Hankam/Kasab dan Menteri PTIP Nomor: M/A/165/1965 dan Nomor: 2/PTIP/65 tentang Organisasi dan Prosedur Resimen Mahasiswa, Menwa ikut serta mendukung operasi Dwikora (Dwi Komando Rakyat) tanggal 14 Mei 1964. Sebagai bukti keikutsertaan ini dapat diketahui bahwa hingga tanggal 20 Mei 1971, sebanyak 802 (delapan ratus dua) orang anggota Menwa memperoleh anugerah “Satya Lencana Penegak” dan beberapa memperoleh anugerah “Satya Lencana Dwikora”.

Dalam perkembangan sejarah selanjutnya, di mana Menwa memiliki andil yang besar dalam membantu menegakkan NKRI, maka PKI (Partai Komunis Indonesia) merasakan ancaman, sehingga pada tanggal 28 September 1965, Ketua PKI D.N. Aidit menuntut kepada Presiden Soekarno supaya Resimen Mahasiswa yang telah dibentuk di seluruh Indonesia dibubarkan. Tetapi hal itu tidak berhasil.

Masa Orde Baru

Peran Resimen Mahasiswa terus berlanjut dalam bidang Pertahanan Keamanan Negara, sekalipun tantangan juga semakin besar. Pada masa awal Orde Baru, keterlibatan Menwa cukup besar dalam penumpasan sisa-sisa G 30 S/PKI, dilanjutkan dengan menjadi bagian dari Pasukan Kontingen Garuda ke Timur Tengah, operasi teritorial di Timor Timur dan sebagainya. Penyelenggaraan pendidikan dan latihan dasar kemiliteran untuk menciptakan kader dan generasi baru bagi Menwa juga terus dilaksanakan.

Di lain pihak, di lingkungan Perguruan Tinggi pada tahun 1968 dikeluarkan keputusan untuk wajib latih bagi mahasiswa (WALAWA) dan wajib militer bagi mahasiswa (WAMIL) berdasarkan Keputusan Menhankam Nomor: Kep/B/32/1968 tanggal 14 Februari 1968 tentang Pengesahan Naskah Rencana Realisasi Program Sistem Wajib Latih dan Wajib Militer bagi Mahasiswa. Dilanjutkan operasionalisasinya dengan Keputusan Bersama Dirjen Dikti dan Kas Kodik Walawa Nomor 2 Tahun 1968 dan Nomor: Kep/002/SKW-PW/68. Program ini kemudian diganti dengan Pendidikan Kewiraan dan Pendidikan Perwira Cadangan (PACAD) pada tahun 1973 (Keputusan Bersama Menhankam/Pangab dan Menteri P & K Nomor: Kep/B/21/1973 dan Nomor: 0228/U/1973 tanggal 3 Desember 1973 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kewiraan dan Pendidikan Perwira Cadangan di Perguruan Tinggi/Universitas/Akademi). Program WALAWA ini diikuti oleh seluruh mahasiswa dan berbeda dengan Menwa keberadaannya.

Program WALAWA pada tahun 1974 dibubarkan. Dan pada tahun 1975 sejalan dengan perkembangan dan kemajuan penyempurnaan organisasi Menwa terus diupayakan. Setelah dikeluarkan Keputusan Bersama Menhankam/Pangab, Mendikbud dan Mendagri Nomor: Kep/39/XI/1975, Nomor: 0246 a/U/1975 dan Nomor: 247 Tahun 1975 tanggal 11 November 1975 tentang Pembinaan Organisasi Resimen Mahasiswa Dalam Rangka Mengikutsertakan Rakyat Dalam Pembelaan Negara, disebutkan bahwa Resimen Mahasiswa dibentuk menurut pembagian wilayah Propinsi Daerah Tingkat I sehingga berjumlah 27 Resimen Mahasiswa di Indonesia. Sedangkan keanggotaan Menwa adalah mahasiswa yang telah lulus pendidikan Menwa (latihan dasar kemiliteran) dan Alumni Walawa.

Sebagai pelaksanaan ketentuan tersebut di atas, dikeluarkan Keputusan Bersama Menhankam/Pangab, Mendikbud dan Mendagri Nomor: Kep/02/I/1978, Nomor: 05/a/U/1978 dan Nomor: 17A Tahun 1978 tanggal 19 Januari 1978 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Organisasi Resimen Mahasiswa, hingga kemudian dalam perkembangannya dilakukan lagi penyempurnaan peraturan pada tahun 1994.

Pada tanggal 28 Desember 1994 Organisasi Menwa mengalami penyempurnaan melalui Keputusan Bersama Menhankam, Mendikbud dan Mendagri Nomor: Kep/11/XII/1994, Nomor: 0342/U/1994 dan Nomor: 149 Tahun 1994 tanggal 28 Desember 1994 tentang Pembinaan dan Penggunaan Resimen Mahasiswa Dalam Bela Negara. Sebagai pelaksanaan ketentuan tersebut dikeluarkan serangkaian keputusan pada Direktur Jenderal terkait dari ketiga Departemen Pembina, yang terdiri atas Keputusan Dirjen Persmanvet Dephankam RI Nomor: Kep/03/III/1996 tanggal 14 Maret 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Resimen Mahasiswa, Nomor: Kep/04/III/1996 tanggal 14 Maret 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pakaian Seragam, Tunggul dan Dhuaja Menwa dan Pemakaiannya dan Nomor: Kep/05/III/1996 tanggal 14 Maret 1996 tentang Peraturan Disiplin Resimen Mahasiswa. Serta Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor: 522/Dikti/1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Satuan Resimen Mahasiswa di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Masa Reformasi

Pada masa reformasi yang salah satu agendanya adalah penghapusan Dwi Fungsi TNI, berimbas pada keberadaan Resimen Mahasiswa Indonesia, karena Menwa dianggap merupakan perpanjangan tangan TNI di lingkungan perguruan tinggi. Kemudian muncul tuntutan pembubaran Menwa di berbagai perguruan tinggi pada awal tahun 2000.

Menyikapi tuntutan pembubaran Menwa tersebut, para Pimpinan Menwa di berbagai daerah baik Komandan Satuan maupun Kepala Staf Resimen Mahasiswa mengadakan berbagai koordinasi tingkat regional dan nasional, antara lain dilaksanakan di Bandung, Yogyakarta, Bali dan di Jakarta.

Para Pembantu Rektor III Bidang Kemahasiswaan yang dikoordinasikan oleh Dirmawa Ditjen Dikti Depdiknas juga membentuk tim untuk membahas masalah Menwa dan mengadakan pertemuan di Yogyakarta, Jakarta dan terakhir di Makassar pada awal sampai pertengahan tahun 2000.

Pada akhir September 2000 diadakan Rapat Koordinasi antara tim PR III Bidang Kemahasiswaan dengan seluruh Kepala Staf Resimen Mahasiswa se-Indonesia di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur yang menghasilkan rancangan Keputusan Bersama 3 Menteri (Menhan, Mendiknas dan Mendagri) yang baru.

Pada tanggal 11 Oktober 2000 diterbitkan Keputusan Bersama Menhan, Mendiknas dan Mendagri & OtdaNomor: KB/14/M/X/2000, Nomor: 6/U/KB/2000 dan Nomor: 39 A Tahun 2000 tanggal 11 Oktober 2000 tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Resimen Mahasiswa. Sebagai penjabaran ketentuan dari KB 3 Menteri tersebut, dikeluarkan serangkaian surat dari Dirjen terkait dari 3 Departemen Pembina, yakni: Surat Mendagri & Otda RI Nomor: 188.42/2764/SJ tanggal 23 Nopember 2000 tentang Keputusan Bersama Menteri Pertahanan, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Surat Edaran Dirjen Dikti Depdiknas RI Nomor: 212/D/T/2001 tanggal 19 Januari 2001 tentang Tindakan Keputusan Bersama Tiga Menteri, Surat Telegram Dirjen Sundaman Dephan RI Nomor: ST/02/I/2001 tanggal 23 Januari 2001 tentang Kedudukan Resimen Mahasiswa, Surat Telegram Dirjen Sundaman Dephan RI Nomor: ST/03/2001 tanggal 9 Februari 2001, Surat Telegram Dirjen Pothan Dephan RI Nomor: ST/06/2001 tanggal 18 Juli 2001 dan Surat Dirjen Kesbangpol Depdagri RI Nomor: 340/294.D.III tanggal 28 Januari 2002.

Para Kepala Staf Resimen Mahasiswa se-Indonesia terus mengadakan berbagai pertemuan yang akhirnya bersepakat perlu adanya organisasi Menwa di tingkat Nasional sehingga terbentuk Badan Koordinasi Nasional Corps Resimen Mahasiswa Indonesia (BAKORNAS CRMI), yang disahkan keberadaannya pada Rapat Komando Nasional yang pada waktu itu karena ingin menyesuaikan dengan tuntutan reformasi maka diberi nama menjadi Kongres Resimen Mahasiswa Indonesia tahun 2002 di Medan.

Walaupun arah pembinaan dan pemberdayaan Menwa menjadi kurang optimal dengan belum terbitnya Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) dari KB 3 Menteri tersebut di atas, pengabdian Menwa terus berlanjut. Salah satunya adalah sebagai pelopor pembentukan posko relawan kemanusiaan yang dikoordinasikan oleh Dephan RI untuk bencana Tsunami Aceh pada akhir Desember 2004 sampai dengan pertengahan 2005. Demikian juga ketika terdapat bencana gempa bumi di Yogyakarta tahun 2006, Menwa dari berbagai daerah juga mengirimkan relawannya.

Dalam perkembangan terakhir, BAKORNAS CRMI dirasa kurang efektif dengan suatu kegagalan mendasar tidak mampu membuat kaderisasi baru dalam wujud Latsarmil maupun pendidikan lanjutan. Dan dalam Rakomnas Rapat Komando Nasional Resimen Mahasiswa Indonesia di Jakarta pada tanggal 24-26 Juli 2006, BAKORNAS CRMI di bubarkan dan dibentuk badan nasional baru yakni Komando Nasional Resimen Mahasiswa Indonesia atau disingkat KONAS MENWA, sebagai lembaga kepemimpinan struktural Menwa di tingkat nasional. Lembaga baru ini kian eksis hingga saat ini setelah mampu mendorong kembali pelaksanaan latsarmil, serta pendidikan lanjutan bagi anggota Menwa, serta menghidupkan kembali satuan-satuan Menwa yang telah mati serta membangun Staf Komando Resimen (SKOMEN) Menwa di provinsi-provinsi baru. Hingga saat ini KONAS MENWA merupakan struktur organisasi tertinggi dalam hal kordinasi serta komando organisasi Menwa di tingkat nasional.